Seorang anak berusia 6 tahun termasuk di antara korban jiwa, sementara penyelidik PBB menuduh Israel terus melakukan tindakan genosida meski gencatan senjata berlaku.
JALUR GAZA, Palestina — Sebanyak 14 warga Palestina menjadi korban jiwa akibat serangan pasukan Israel di Jalur Gaza selama dua hari terakhir, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Pada saat yang sama, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB tentang Wilayah Pendudukan Palestina menyatakan Israel terus melakukan genosida di Gaza.
Korban terbaru adalah Tahani Mohammad Shalalfah (6), yang menjadi korban jiwa setelah ditembak tentara Israel pada Selasa (27/10/2026).
Media lokal melaporkan tank-tank Israel melepaskan tembakan gencar di kawasan Al-Alam dan Al-Shakoush di sebelah barat Rafah, Gaza selatan. Tembakan artileri juga menyasar wilayah di bagian utara.
Pada Senin (26/10/2026), pasukan Israel mengebom sebuah kamp darurat dan menyebabkan satu orang menjadi korban jiwa.
Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional Gaza, dua anggota dinas keamanan juga menjadi korban jiwa dan dua lainnya luka-luka saat menjalankan tugas keamanan di Deir al-Balah, Gaza tengah.
Kementerian Kesehatan Palestina menyebutkan jumlah korban jiwa sejak Oktober 2023 telah mencapai 74.561 orang. Sebanyak 1.565 di antaranya menjadi korban jiwa sejak gencatan senjata berlaku pada Oktober 2025. Belum ada verifikasi independen atas angka ini.
Gencatan senjata tersebut ditujukan untuk menghentikan perang Israel di Gaza dan membuka jalan bagi masuknya bantuan kemanusiaan. Namun, serangan setiap hari dan pembatasan bantuan dilaporkan masih terus terjadi. Laporan sumber tidak memuat tanggapan dari pihak militer Israel.
Laporan Komisi PBB
Dalam laporan terbarunya yang dirilis Senin, komisi tersebut menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemusnahan, persekusi, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya di seluruh wilayah pendudukan Palestina.
“Otoritas dan pasukan Israel terus melakukan tindakan genosida bahkan setelah apa yang disebut kesepakatan gencatan senjata, dengan maksud menghancurkan rakyat Palestina, secara keseluruhan atau sebagian,” kata komisi tersebut.
Komisi menyoroti terus digunakannya “amunisi berat dan tak berpemandu di kawasan padat penduduk”, serta drone, quadcopter, dan tembakan penembak jitu. Menurut komisi, hal itu mengakibatkan penghancuran sistematis terhadap kehidupan dan objek sipil.
Laporan itu juga menyebut bahwa apa yang disebut Garis Kuning, yang awalnya ditetapkan sebagai garis batas sementara gencatan senjata, telah menjadi “perbatasan de facto yang terus merangsek maju”. Menurut komisi, hal itu mencerminkan perluasan kendali teritorial Israel atas Gaza.
Peringatan untuk Tepi Barat
Di Tepi Barat yang diduduki, komisi memperingatkan adanya “impor strategi Gaza berupa penghancuran total”.
Menurut laporan tersebut, melalui serangan militer yang diperkuat oleh kekerasan pemukim yang berkelanjutan, Israel “telah melancarkan serangan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil sejak 7 Oktober 2023” di wilayah itu.
“Penyiksaan, kekerasan reproduksi, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya merupakan bagian dari serangan yang lebih luas yang diarahkan terhadap penduduk sipil di Tepi Barat. Kekerasan seksual telah digunakan dengan maksud untuk mengusir, menundukkan, dan mengguncang rakyat Palestina,” tulis komisi.
Komisi juga menuduh pasukan Israel secara sengaja menyebabkan anak-anak Palestina menjadi korban jiwa serta menimbulkan cedera fisik dan mental yang serius terhadap mereka di Tepi Barat yang diduduki, sebagaimana di Gaza. Komisi menilai tindakan itu sebagai persekusi berbasis usia.
Komisi menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas wilayah Palestina serta pemindahan semua pemukim dan permukiman.
“Pada dasarnya, Israel harus menghentikan dan membalikkan penyitaan dan perampasan properti Palestina serta pencadangan tanah Palestina untuk keperluan militer, dan mengembalikan semua tanah yang disita kepada pemilik Palestina-nya,” tambah komisi tersebut.
Sumber: Middle East Eye/MEE staff
